Desa Pancasan

Silaurahmi, Komunikasi

Peraturan Perundangan

PERDES LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN AJIBARANG

DESA PANCASAN

Jalan Raya Pancasan No.409 Tlp. (0281) 572165 Kode Pos 53163


PERATURAN DESA PANCASAN

KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS


NOMOR 3 TAHUN 2009


TENTANG


LEMBAGA KEMASYARAKATAN  DESA

DESA PANCASAN KECAMATAN AJIBARANG

KABUPATEN BANYUMAS

DESA PANCASAN
KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2009

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN AJIBARANG

DESA PANCASAN

Jalan Raya Pancasan No.409 Tlp. (0281) 572165 Kode Pos 53163


PERATURAN DESA PANCASAN

KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR  3 TAHUN 2009

 

TENTANG

PEMBENTUKAN  LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANCASAN,

 

Menimbang

  1. 1.     bahwa  berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, di Desa Pancasan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;

  2. 2.     bahwa Pembentukan Lemaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka untuk membentu dan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa pancasan dalam usaha pemberdayaan masyarakat desa;

  3. 3.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Mengingat

  1. Undang – Undang Nomor 13  Tahun 1950  tentang  Pembentukan Daerah – daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

  2.  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  3. Peratuan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  Nomor 19  tahun  2006  tentang Pembentukan Lembaga  Kemasyarakatan Desa;

  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

 

Dengan Persetujuan  Bersama

KEPALA DESA PANCASAN

dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANCASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 

PERATURAN  DESA PANCASAN KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

PEMBENTUKAN  LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam  Peraturan Desa ini  yang  dimaksud  dengan :

  1. Desa adalah Desa Pancasan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintahan Desa  adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pemerintah  Desa  adalah Kepala Desa  dan Perangkat  Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang  sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  4. Badan Permusyawaratan  Desa  yang selanjutnya  disebut  BPD  adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  5. Peraturan Desa  adalah peraturan yang  ditetapkan  oleh BPD   bersama – sama  dengan Kepala Desa.
  6. Lembaga Kemasyarakatan  Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
  7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  Desa yang  selanjutnya  disebut  LPMD  adalah  wadah  yang dibentuk  atas prakarsa  masyarakat  sebagai mitra  Pemerintah Desa  dalam menampung  dan mewujudlkn  aspirasi  dan kebutuhan  masyarakat  di bidang pembangunan.
  8. Pemberdayaan  dan Kesejahteraan Keluarga  yang selanjutnya  disebut PKK  adalah  wadah yang  dibentuk atas   prakarsa  masyarakat dalam menampung  dan mewujudkan  keluarga bahagia, sejahtera, maju  dan  mandiri.
  9. Tim  Penggerak PKK  Desa  adalah  mitra kerja Pemerintahan Desa  dan organisasi  kemasyarakatan, yang  berfungsi  sebagai fasilitator, perencana, pengendali  dan penggerak  tingkat Desa  untuk  terlaksananya  program PKK.
  10. Rukun Tetangga  yang selanjutnya  disebut RT adalah lembaga  yang dibentuk  melalui musyawarah  masyarakat setempat  dalam rangka pelayanan  pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan  oleh Desa.
  11. 11.  Rukun Warga   atau  yang  selanjutnya disebut RW  adalah lembaga  yang dibentuk  melalui  musyawarah  pengurus RT di wilayah kerjanya ditetapkan  oleh Desa.

 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)   Maksud  dibentuknya  Lembaga Kemasyarakatan Desa  adalah :

  1. Sebagai upaya pemeliharaan  dan  pelestarian  nilai – nilai  kehidupan  masyarakat  yang berasaskan  kegotong royongan  dan kekeluargaan.
  2. Sebagai upaya  untuk meningkatkan   kelancaraan  pelaksanaan tugas  pemerintahan, pembangunan  dan kemasyarakatan.
  3. Sebagai upaya untuk menggalakkan  partisipasi  seluruh  potensi  swadaya masyarakat  yang dapat  melibatkan seluruh  komponen yang  ada dalam usaha  mensejahterakan  masyarakat.
  4. Sebagai  upaya  dalam rangka  perencanaan, pelaksanaan dan  pengendalian   pembangunan  yang bertumpu pada  masyarakat.

(2)   Tujuan  dibentuknya  Lembaga Kemasyarakatan  Desa  adalah :

  1. Tercapainya   dan terpeliharannya  nulai – nilai  kehidupan masyarakat  desa  yang berasaskan  gotong  royong  dan kekeluargaan.
  2. Terwujudnya kelancaraam  pelaksanaan tugas pemerintahan  pembangunan  dan kemasyarakatan  di desa  yang berdaya  guna dan  berhasil guna.
  3. Terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  atas dasar  dukungan  seluruh  potensi  swadaya masyarakat.
  4. Terwujudnya  keberhasilan  pelaksanaan  pembangunan desa dengan  melibatkan  seluruh  unsur masyarakat  dalam perencanaan, pelaksanaaan  dan  pengedalian  pembangunan yang bertumpu  pada  masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Lembaga Kemayarakatan Desa Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

BAB IV

NAMA LEMBAGA  KEMASYARAKATAN

Pasal 4

(1)         Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 3 sebagai berikut:

  1.    Lembaga  Pemberdayaan   Masyarakat  Desa  ( LPMD );
  2. Pemberdayaan dan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK);
  3.    Rukun Tetangga  ( RT );
  4. Rukun Warga ( RW);
  5.    Karang Taruna;
  6.    Hansip Linmas;
  7. Posyandu.

 

Pasal 5

(1)     Rukun Tetangga  ( RT )  sebagaimana   dimaksud  dalam ayat  (4)  huruf c dibentuk  dengan  ketentuan  paling sedikit  terdiri  dari 30  kepala keluarga  dan paling  banyak  terdiri 50  kepala  keluarga.

(2)         Rukun Warga ( RW)  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (4)  huruf d dibentuk dengan  ketentuan  paling sedikit  3 Rukun  Tetangga  ( RT)  dan paling banyak  10 Rukun Tetangga (RT).

(3)         Mekanisme pembentukan pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

(4)         Mekanisme pembentukan pengurus PKK, Karang Taruna, Hansip Linmas dan Posyandu diatur sendiri sesui ketentuan yang berlaku.

 

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS  DAN FUNGSI

Pasal 6

 

(1)   Lembaga Kemasyarakatan Desa berkedudukan sebagai mitra pemerinatah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

(2)   Tugas Lembaga Kemasyarakata Desa  sebagaimana  yang dimaksud  dalam ayat (1)  adalah membantu  Pemerintah Desa  dalam rangka :

  1. menyusun  rencana pembangunan yang partisipatif;
    1. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
    2. menggerakan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
    3. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

(3)   Untuk  melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)  Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai  fungsi :

  1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
    1. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
    3. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
    4. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
    5. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
    6. pemberdayaan hak politik masyarakat

Pasal 7

Gerakan PKK  bertujuan memberdayakan  keluarga  untuk meningkatkan  kesejahteraan  lahir batin menuju  terwujudnya  keluarga  yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri  dalam suasana    harmonis  yang dilandasi  keimanan  dan ketaqwaan  kepada Tuhan  Yang Maha  Esa.

Pasal 8

(1)         RT  dan RW  berkedudukan sebagai mitra  Desa  dalam  pelayanan, pembinaan masyarakaat  dan pelaksanaan pembangunan

(2)         RT  mempunyai  tugas  :

  1. membantu  menjalankan  tugas pelayanan  kepada masyarakat  dengan  menjadi tanggung jawab Pemerintah.
  2. memelihara  kerukunan  hidup warga
  3. menyusun rencana  dan  melaksanakan pembangunan dengan  mengembangkan  aspirasi  dan swadaya  masyarakat.

(3)         Untuk melaksanakana tugasnya  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2), RT mempunyai tugas  :

  1. pengkoordinasian antar warga.
  2. pelaksanaaan dan menjembatani  hubungan antara  sesama  anggota

masyarakat  dengan pemerintah ;

  1. penanganan masalah – masalah  kemasyarakatan  yang  dihadapi  warga

(4)         RW mempunyai tugas  :

  1. menggerakan swadaya  gotong royong  dan partisipasi masyarakat  di

wilayahnya.

  1. membantu  kelancaraan tugas pelakasnaan LPMD  dalam  bidang  pembangunan di desa.

(5)         Untuk melaksanakan  tugasnya  sebagaiamana  dimaksud  dalam ayat  (4)  , RW  mempunyai  fungsi :

  1. pengkoordiansikan  pelaksanaan tugas  RT  di wilayahnya
  2. pelaksanaan  dalam menjembatani  hubungan antar  RT  dan antara  masyarakat  dengan  Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

BAB VI

SUSUNAN  ORGANISASI  DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

 

Susunan  organisasi  Lembaga  kemasyarakatan Desa  secara umum  terdiri dari :

  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Bendahara
  4. Seksi-seksi sesuai kebutuhan

Pasal 10

(1)         Untuk menjadi  Pengurus  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  adalah penduduk  desa  yang telah berdomisili  sekurang – kurangnya  1 (  satu ) tahun berturut – turut  yang memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut :

  1.  bertaqwa  Kepada  Tuhan Yang Maha  Esa
  2.  setia  dan taat kepada Pancasila  dan Undang – Undang  Dasar 1945
  3.  sehat jasmani dan rohani
  4.  berkelakuan baik, jujur  dan adil.

(2)         Pengurus Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dipilih  dari dan  oleh  anggota sesuai dengan kesepakatan  anggota .

  1. hasil pemilihan pengurus  Lembaga  Kemasyaratan Desa  ditetapkan  dengan keputusan  Kepala Desa
  2. masa bakti  kepengurusan  Lembaga  kemasyarakatan Desa  adalah  5 ( lima )  tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB VII

HUBUNGAN DAN TATA  KERJA

Pasal 11

(1)         Hubungan lembaga  kemasyarakatan  Desa  dengan  Pemerintah Desa  dalam  bentuk kerjasama  menggerakan  swdaya  gotong royong  masyarakat dalam melaksanakaan pembangunan  partisipatif  dan berkelanjutan.

(2)         Hubungan  Lembaga  kemasyarakatan  Desa  dengan  lembaga  atau organisasi  kemasyarakatan lainnya, bersifat  konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan

(3)         Hubungan LPMD dengan desa lain bersifat kerjasama dan saling membantu  setelah mendapat persetujuan dari Pemerinrah Desa

Pasal 12

(1)         Ketua Lembaga  Kemasyarakatan Desa sebagai  Pimpinan  penanggung  jawab  organisasi  bertugas  memimpin  dan mengendalikan semua kegiatan  organisasi.

(2)         Sekretaris  bertugas  membantu  Ketua  dalam menyelenggarakan  administrasi  dan pelayanan   untuk kelancaraan  kegiatan organisasi.

(3)         Bendahara  bertugas  membnatu  Ketua dalam melaksanakan kegiatan  administrasi  keuangan  untuk menunjang  kegiatan  organisasi.

(4)         Seksi – seksi  membantu  Ketua dalam  melaksanakan kegiatan organisasi  sesuai dengan bidang  tugasnya masing – masing.

 

BAB VIII

HAK  DAN  KEWAJIBAN

Pasal 13

(1)   Lembaga  Kemasyarakatan Desa berhak mendapatkan pembinaan  dari  Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten  dan  Pemerintah Desa

(2)   Lembaga  Kemasyarakatan  Desa, RT  dan RW berkewajiban :

  1. mempertahankan  dan memelihara  keutuhan Negara  Kesatuan Republik

Indonesia.

  1. mengamalkan Pancasila  dan  Undang – Undang  Dasar 1945
  2. mentaati  semua peraturan  perundang – undangan  yang berlaku
  3. meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  setempat
  4. memperhatikan  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat setempat.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 14

Sumber  dana Lembaga – Lembaga  Kemasyarakatan Desa, RT dan RW  dapat  diperoleh dari :

  1. iuran  atau Swadaya masyarakat
  2. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  3. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten
  5. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

 

BAB IX

KETENTUAN  PERALIHAN DAN PENUTUP

 

Pasal 15

 

(1)   Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT  dan RW  yang telah ada pada  saat  berlakunya  Peraturan Desa  ini,  dinyatakan masih tetap ada dan tetap melaksanakana  tugas  sebagaimana mestinya.

(2)   Pengurus  LPMD, PKK, RT, RW  yang  telah diangkat  pada saat  berlakunya  Peraturan Desa ini, masa  bakti  kepengurusannya dihitung  sejak tanggal pengangkatan.

(3)   Hal – hal yang  belum diatur dalam  Peraturan Desa  ini, sepanjang  mengenai  pelaksanaannya  diatur lebih lanjut  dengan  keputusan Kepala Desa

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Pancasan Nomor 3 tahun 2004 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa serta semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 17

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

                                                                                                                                                 Ditetapkan di Pancasan

pada tanggal 13 Juni 2009

KEPALA DESA PANCASAN

ACHMAD MUNAWAR

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 17 Juni 2009

SEKRETARIS DESA PANCASAN

SARI MULYANI

 

 

 

4 Responses to Peraturan Perundangan

  1. agus raharjo berkata:

    Sudah tidak tabu dan keragu raguan untuk membuka wawasan dan gagasan maupun aturan yang berkaitan dengan dwesa , siapapun kapanpu dimanapun bisa di akses ,ini bisa menjadi referensi buat desa lain , Bravo

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Tulisan Terakhir

  • pengunjung

    Hit Counter by Digits
  • Arsip



  • Desa ini merupakan anggota jaringan :